Komentar
JAKARTA -TribunDewata.Com
Isu paling gelap dalam demokrasi kembali mencuat. Sepanjang 2025 hingga 2026, beredar dugaan adanya praktik penyadapan terhadap media pers, bahkan menyeret dugaan hingga ke lingkar Presiden.
Nama yang dikaitkan dalam isu yang beredar di kalangan jurnalis dan aktivis itu: Mantan Kapolri Listyo Sigit dan lingkaran elite Polri.
Tapi justru karena itu, isu ini tidak boleh dibiarkan menggantung.
POLA DUGAAN 2025-2026: PERS DIAWASI?
Beberapa jurnalis investigasi di Jakarta mengeluhkan pola serupa sejak akhir 2025:
1. Sumber narasumber media tiba-tiba bungkam setelah dihubungi wartawan.
2. Percakapan off-the-record wartawan bocor ke pihak lain.
3. Ada kejanggalan teknis pada perangkat komunikasi jurnalis yang meliput kasus-kasus sensitif Polri.
Apakah ini kebetulan? Atau ada operasi intelijen gelap?
Jika praktik penyadapan terhadap pers benar terjadi tanpa dasar hukum yang sah, maka ini bukan pelanggaran biasa. Ini pelanggaran Pasal 28F UUD 1945 tentang kebebasan informasi, UU Pers No. 40 Tahun 1999, dan putusan MK yang menyatakan penyadapan harus dengan izin pengadilan.
JIKA PRESIDEN SAJA DISADAP, SIAPA YANG AMAN?
Isu yang paling liar dan paling berbahaya: dugaan bahwa bahkan komunikasi di lingkar Presiden ikut diawasi.
Jika dugaan ini benar, maka pertanyaannya bukan lagi soal etika. Tapi soal *kudeta senyap terhadap konstitusi.* Presiden adalah Panglima Tertinggi. Jika Presiden disadap oleh aparatnya sendiri, maka negara ini sedang dalam krisis komando yang serius.
Publik tidak butuh bantahan normatif "tidak benar". Publik butuh jawaban tegas atas isu yang beredar 2025-2026 ini:
1. Apakah ada operasi penyadapan terhadap wartawan media nasional dalam kurun 2025-2026? Atas dasar surat perintah siapa?
2. Apakah ada penyadapan terhadap Istana atau pejabat tinggi negara tanpa izin pengadilan?
3. Berapa banyak alat sadap yang dimiliki Polri dan siapa yang mengendalikan penggunaannya?
4. Apakah Dewan Pers, Komnas HAM, dan Komisi I DPR pernah diberi laporan penggunaan sadap?
5. Bersedia kah Polri diaudit independen terkait dugaan penyalahgunaan alat sadap?
Diam bukan jawaban. Diam justru menguatkan dugaan.
KAJIAN JURNALIS: INI UJIAN TERAKHIR KEBEBASAN PERS
Dua tahun terakhir, dari 2025 ke 2026, kepercayaan publik terhadap Polri sedang di titik terendah. Kasus pemerasan, kasus kode-kode setoran, kasus kriminalisasi aktivis.
Jika ditambah dengan dugaan penyadapan pers, maka lengkap sudah: polisi tidak hanya membungkam di lapangan, tapi juga membungkam di ruang redaksi.
Tapi kebebasan pers juga tidak boleh mati karena ketakutan yang tidak pernah dijawab.
Jika Polri bersih, buktikan dengan transparansi. Buka log penyadapan yang sah. Tunjukkan izin pengadilan. Libatkan Komnas HAM untuk audit.
Jika tidak, maka poster "PERS DALAM BAYANGAN SADAP" bukan lagi ilustrasi. Tapi jadi kenyataan kelam demokrasi Indonesia 2025-2026.
Fakta beredar di kalangan jurnalis dan aktivis. Redaksi resmi dan membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi Mabes Polri, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan pihak Istana.
@Jurnalis Indonesia Mengecam Habis.
Jurnalis Indonesia