Penegakan hukum lingkungan hidup tidak boleh sekadar berakhir dengan vonis pidana. Kerusakan hutan, pencemaran sungai, kehancuran ekosistem, dan penderitaan masyarakat harus mendapatkan pemulihan nyata.
Hal tersebut menjadi sorotan Prof. Dr. M. Aslam Fadli, M.H., M.Si., yang menegaskan pentingnya menjadikan putusan pengadilan sebagai instrumen keadilan ekologis.
Menurutnya, keberhasilan peradilan lingkungan bukan hanya diukur dari berapa banyak pelaku dihukum, tetapi sejauh mana putusan hakim mampu menghentikan kerusakan, membebankan tanggung jawab, dan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
Berlandaskan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta UU Nomor 32 Tahun 2009, pemulihan lingkungan merupakan bagian penting dari tanggung jawab hukum pelaku pencemaran dan perusakan.
Jangan sampai pelaku dihukum, tetapi alam tetap hancur dan masyarakat terus menanggung akibatnya.
Keadilan ekologis harus melindungi masyarakat hari ini sekaligus menjamin hak generasi mendatang.Karya Jurnalis.
Komentar