Usai persidangan, Silmy menyoroti berbagai transformasi pelayanan keimigrasian selama masa kepemimpinannya. Mulai dari kemudahan permohonan paspor, peningkatan layanan perlintasan di bandara, hingga pengajuan visa secara daring.

Ia juga menyinggung program Golden Visa yang menurutnya menjadi salah satu terobosan untuk menarik investasi asing dan mendorong sektor pariwisata Indonesia.

Selain transformasi layanan, Silmy menyebut adanya peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Imigrasi serta perkembangan signifikan dalam kualitas pelayanan kepada masyarakat dan warga negara asing (WNA).

Menurut Silmy, berbagai kemudahan layanan keimigrasian tersebut merupakan bagian dari kontribusi yang telah diberikan selama menjalankan tugas.

Namun, pernyataan yang paling menyita perhatian muncul ketika Silmy secara tegas menyampaikan bahwa dirinya merasa menjadi korban kriminalisasi.

“Saya dikriminalisasi,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dari sikap Silmy dalam menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Meski demikian, klaim kriminalisasi merupakan pandangan pribadi yang harus diuji melalui fakta persidangan dan proses hukum yang transparan.

Kini, perhatian publik tertuju pada bagaimana proses hukum tersebut berjalan, apa dasar perkara yang disangkakan, serta bagaimana bukti dan argumentasi masing-masing pihak diuji di hadapan majelis hakim.

Sebab, capaian pelayanan publik tidak boleh menjadi pengganti pertanggungjawaban hukum. Sebaliknya, proses hukum juga harus menjamin hak setiap orang untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.

Keadilan harus berdiri di atas fakta, bukti, dan hukum, bukan sekadar pernyataan ataupun persepsi.

Karya Jurnalis