Poto Ilustrasi Bali – TribunDewata.ComBali kembali menjadi sorotan. Di balik citra Pulau Dewata sebagai destinasi wisata spiritual dan pusat perkembangan yoga internasional, muncul dugaan praktik bisnis sertifikasi guru yoga yang patut diusut secara serius.
Nama Wissam Barakeh dan House of Om menjadi perhatian menyusul informasi mengenai dugaan penjualan sertifikat pelatihan guru yoga dengan harga berkisar US$2.500 hingga US$3.500 per orang.
Nilai tersebut bukan angka kecil. Jika dikalikan dengan puluhan bahkan ratusan peserta, bisnis sertifikasi ini berpotensi menghasilkan perputaran uang yang sangat besar.
Pertanyaannya: sertifikat seperti apa yang dijual? Siapa lembaga yang menerbitkannya? Apakah memiliki akreditasi atau pengakuan dari organisasi sertifikasi yang berwenang? Dan apakah seluruh kegiatan pelatihan maupun penerbitan sertifikat telah memenuhi ketentuan hukum Indonesia?
JANGAN SAMPAI SERTIFIKAT MENJADI KOMODITAS, KOMPETENSI JUSTERU DIKESAMPINGKAN!
Dunia yoga bukan sekadar bisnis menjual pengalaman spiritual. Seorang guru yoga semestinya memiliki kompetensi, pengetahuan anatomi, pemahaman keselamatan peserta, etika profesi, serta kemampuan mengajar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila sertifikat hanya menjadi produk komersial tanpa standar kompetensi dan kejelasan pengakuan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas industri yoga Bali, tetapi juga keselamatan masyarakat yang mengikuti kelas-kelas yoga.
NASIB INSTRUKTUR YOGA LOKAL JANGAN DIABAIKAN!
Di tengah berkembangnya pasar yoga di Bali, pemerintah juga harus memastikan persaingan usaha berlangsung secara sehat. Jangan sampai pelaku lokal yang membangun kompetensi dan mencari nafkah secara profesional justru tersisih oleh praktik bisnis sertifikasi yang legalitasnya belum terang.
Lebih jauh, perlu diperiksa apakah penyelenggara memiliki perizinan usaha yang sesuai, memenuhi kewajiban perpajakan, serta mematuhi ketentuan keimigrasian apabila melibatkan warga negara asing dalam kegiatan komersial.
Instansi terkait tidak boleh hanya menjadi penonton ketika industri pariwisata dan kebugaran berkembang menjadi ladang bisnis bernilai tinggi.
APARAT DAN PEMERINTAH DIMINTA TURUN TANGAN
TribunDewata.Com mendorong instansi terkait melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan, antara lain:
Dinas Pariwisata dan instansi perizinan: memeriksa legalitas kegiatan usaha dan pelatihan.
Kementerian terkait bidang pendidikan dan sertifikasi: memeriksa standar kompetensi serta pengakuan sertifikat yang diterbitkan.
Direktorat Jenderal Pajak: memastikan kewajiban perpajakan atas kegiatan komersial dipenuhi.
Imigrasi dan Kementerian Ketenagakerjaan: memeriksa kesesuaian izin tinggal, izin kerja, dan penggunaan tenaga kerja asing apabila terdapat kegiatan kerja oleh WNA.
Aparat penegak hukum: menindaklanjuti apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum.
JANGAN BIARKAN BALI MENJADI PASAR BEBAS SERTIFIKAT TANPA PENGAWASAN!
Bali membutuhkan investasi dan wisatawan, tetapi bukan berarti setiap kegiatan bisnis boleh berjalan tanpa transparansi dan pertanggungjawaban.
US$2.500–US$3.500 per peserta adalah nilai yang patut mendapat perhatian. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya dibeli: kompetensi profesional, pengakuan sertifikasi, atau sekadar selembar dokumen berlabel guru yoga.
House of Om dan Wissam Barakeh juga perlu diberikan ruang untuk menjelaskan dasar hukum, standar pelatihan, mekanisme penerbitan sertifikat, serta status pengakuan sertifikasi yang ditawarkan.
Sebab dalam bisnis pendidikan dan kompetensi, yang dijual seharusnya kualitas, bukan sekadar selembar sertifikat.
TribunDewata.Com — Mengawal transparansi, melindungi kepentingan publik, dan membela keadilan usaha di Bali.
Komentar
