JAKARTA – TribunDewata.Com

Operasi penanganan dugaan penyadapan ilegal di tubuh Polri memunculkan pertanyaan serius mengenai jaringan informasi internal, termasuk sumber-sumber yang selama ini menjadi pemasok informasi eksklusif kepada media.

Nama Tempo ikut menjadi sorotan dalam perbincangan mengenai jaringan informan dan akses informasi di lingkungan kepolisian. Namun, apakah hubungan tersebut sebatas penggunaan sumber jurnalistik atau terdapat persoalan lain yang perlu diperiksa?

Pertanyaan ini penting, tetapi tidak boleh dijawab melalui asumsi.

Fakta resmi yang telah diungkap Bareskrim pada 3 November 2026 menyebut tiga perwira tinggi Polri berinisial LSP, ASN, dan EH ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.

Penyidik mengungkap dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha. Jurnalis termasuk dalam kelompok yang disebut menjadi sasaran.

JARINGAN INFORMAN: SUMBER BERITA ATAU AKSES KE INFORMASI RAHASIA?

Dalam praktik jurnalistik investigasi, sumber internal merupakan bagian dari mekanisme memperoleh informasi. Wartawan dapat menerima informasi dari pejabat, aparat, maupun pihak yang mengetahui suatu peristiwa.

Namun, terdapat batas tegas antara memperoleh informasi untuk kepentingan publik dan memperoleh informasi rahasia melalui cara melawan hukum.

Karena itu, pertanyaan terhadap jaringan informasi yang disebut berhubungan dengan Tempo harus dijawab berdasarkan bukti:

• Siapa sumber informasi yang dimaksud?
• Apakah informasi diperoleh melalui wawancara dan komunikasi jurnalistik yang sah?
• Apakah terdapat penggunaan akses sistem kepolisian tanpa kewenangan?
• Apakah ada bukti komunikasi yang menunjukkan keterlibatan dalam tindakan penyadapan ilegal?

Tanpa bukti tersebut, keberadaan sumber internal tidak dapat dijadikan dasar menuduh Tempo terlibat dalam tindak pidana.

OPERASI SENYAP, 11 PONSEL, DAN JEJAK DIGITAL

Bareskrim mengungkap penyitaan 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk. Sebanyak 10 saksi dan tiga ahli telah diperiksa.

Penyidik juga mendalami dugaan pemasukan nomor telepon ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa proses verifikasi yang dipersyaratkan.

Pada Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan.

Fakta ini menimbulkan kebutuhan investigasi lebih luas: apakah terdapat jaringan komunikasi, distribusi informasi, atau penggunaan fasilitas teknologi yang berkaitan dengan pihak di luar institusi kepolisian?

Jawabannya harus ditemukan melalui pemeriksaan forensik digital, bukan spekulasi mengenai nama media.

TEMPO HARUS DIBERI RUANG MENJAWAB

Sebagai media nasional, Tempo memiliki hak untuk menggunakan sumber anonim sepanjang memenuhi prinsip dan etika jurnalistik.

Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik mengharuskan wartawan bersikap independen, menghasilkan berita akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Pasal 7 juga mengatur perlindungan terhadap sumber informasi yang identitasnya dirahasiakan.

Karena itu, penggunaan sumber internal oleh Tempo tidak otomatis merupakan pelanggaran hukum.

Namun, apabila muncul bukti bahwa ada pihak yang menggunakan akses ilegal terhadap sistem negara untuk memasok informasi atau melakukan tindakan pidana, persoalan tersebut tentu harus diperiksa secara objektif.

WartaGlobal mendorong klarifikasi redaksi Tempo mengenai narasi jaringan informan yang dikaitkan dengan operasi senyap ini, tanpa meminta pengungkapan identitas sumber jurnalistik yang dilindungi.

LIMA PERTANYAAN INVESTIGASI

1. Apakah ada hubungan antara jaringan informasi internal Polri dengan pemberitaan investigasi Tempo mengenai institusi kepolisian?
2. Apakah pernah ditemukan komunikasi yang melibatkan penggunaan data hasil penyadapan ilegal?
3. Apakah sistem LIMS pernah digunakan untuk mengawasi komunikasi wartawan?
4. Apakah penyidik telah memeriksa kemungkinan kebocoran informasi dari internal kepolisian?
5. Apakah terdapat bukti keterlibatan pihak media dalam tindak pidana, atau persoalannya semata-mata hubungan jurnalistik dengan narasumber?

Jangan mencampuradukkan kerja jurnalistik dengan kejahatan penyadapan.

Media berhak memperoleh informasi. Narasumber berhak mendapatkan perlindungan sesuai hukum. Sebaliknya, tidak seorang pun boleh menggunakan fasilitas negara untuk melakukan pengawasan ilegal.

Jika memang ada penyalahgunaan sistem pengawasan, penyidik harus mengungkap siapa operatornya, siapa pemberi perintahnya, siapa penerima hasilnya, dan siapa yang bertanggung jawab.

Tempo boleh dipertanyakan, tetapi tidak boleh dihakimi tanpa bukti. Polri wajib membuka fakta, bukan sekadar membangun narasi.

Sebab, dalam negara hukum, informasi bukan barang milik penguasa dan kebebasan pers bukan kejahatan.

Karya Jurnalis.